Menjadi Netizen yang Budiman, Harus Baca Ini

Menjadi Netizen yang Budiman, Harus Baca Ini

Gengs pasti tau lah, di jaman millenial gini ruang media sosial ibarat tempat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang berasal dari pikiran kemudian dituangkan melalui tangan dalam bentuk tulisan maupun video. Saluran yang digunakan untuk membuat ruang ini adalah internet. 

Ruang media sosial layaknya sebuah dunia, orang menyebutnya dunia maya. Betul apa betul? Dunia maya menjadi salah satu media buatan manusia yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu individu dengan individu lainnya yang berada di lokasi yang berbeda (Limbong, 2018). 

Namun, tujuan awal berjalan tidak semulus yang diharapkan. Dunia maya sering disamakan dengan pisau. Jika penggunaannya benar akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, sebaliknya jika disalahgunakan akan melukai berbagai pihak. 

Seperti yang terjadi saat ini, pelanggaran di ruang media sosial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sampai saat ini bejumlah ratusan. 

Nah, Gengs. Berdasarkan data yang penulis himpun dari safenetvoice.org yang diakses tanggal 22 Desember 2018 terdapat 255 kasus netizen yang terjerat UU ITE sejak tahun 2008. 

Pelanggaran yang terjadi yaitu tentang 156 KUHP, 310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 1 UU ITE, Pasal 28 ayat 2 UU ITE, dan Pasal 29 UU ITE. Pasal-pasal tersebut adalah aturan yang digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran ke jalur hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 yaitu tentang ujaran kebencian. 

Tahun 2017, pasal ini pernah digunakan untuk mengadukan Facebook Dandhy Dwi Laksono seorang jurnalis dan aktivis serta akun Twitter @NikitaMirzani. Sampai saat ini status kasus masih pelaporan ke kepolisian. Permasalahan berikutnya yaitu Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Terdapat 74 kasus pencemaran nama baik dari tahun 2008, diawali dari kasus Prita Mulyasari yang penulis yakin masih melekat diingatan kita. 

Kasus Prita Mulyasari adalah contoh kasus yang cukup menggemparkan di Indonesia. Seorang ibu yang menulis curahan hati di ruang media sosial tentang pelayanan sebuah Rumah Sakit. Ibu Prita digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Status kasus bebas dan sempat ditahan 20 hari. 

Terdapat 129 pengaduan yang menggunakan pasal 27 UU ITE No. 11 Tahun 2008 sebagai pasal hukum yang dituduhkan. Pasal ini berisi tentang penyebaran dokumen atau informasi elektronik yang berisi tentang kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman. 

Media sosial yang digunakan yaitu Facebook, WhatsApp, Twitter, Youtube, Blog, E-mail, dll. Pasal 28 UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang ujaran kebencian merupakan pasal hukum yang dituduhkan untuk 39 kasus dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Sedangkan pasal 29 UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang pengancaman berjumlah 6 kasus. 

Pengancaman dilakukan melalui SMS maupun WhatsApp. Sedangkan 5 kasus dituduhkan menggunakan pasal lainnya, media yang dilaporkan rata-rata akun Facebook. 

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebaiknya dibarengi dengan perangkat hukum yang mumpuni. Kalau internet diibaratkan sebuah pisau, berarti intenet bisa digunakan untuk melakukan pembunuhan, pengancaman, atau penganiayaan. Perangkat hukum yang diterapkan di Indonesia masih kurang maksimal. 

Hampir semua kasus yang sudah penulis sebutkan di atas, dilakukan penyelidikan atas dasar pengaduan. Dari 255 kasus dari tahun 2008, hanya satu kasus yang hukumannya 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah (safenetvoice.org, diakses tanggal 22 Desember 2018). Selebihnya kasus-kasus tersebut masih dalam proses dan penjara kurang dari satu tahun. 

Melihat berbagai permasalahan di atas penulis merekomendasikan beberapa usulan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang etika dunia maya. 

Menurut Limbong (2018) etika yang dapat diterapkan secara umum di antaranya adalah tata bahasa yang digunakan dalam menulis di internet, menghindari penggunaan huruf kapital, berikan judul yang jelas, menghindari penggunaan BCC atau CC ketika mengirim e-mail, segera lakukan balasan terhadap e-mail yang diterima, budayakan membaca baru bertanya, jangan mengirim data terlalu besar, hindari copy paste. 

Penulis juga menyarankan untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu berita yang diterima ke pihak yang bersangkutan sehingga didapatkan informasi yang akurat. Perangkat hukum perlu diperbaiki sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam dimana terdapat banyak celah di dalamnya yang disalahgunakan. 

Terkadang digunakan sebagai alat untuk menutup mulut korban, bukan melindungi warna negara. Contoh kasus Baiq Nuril Maknun seorang mantan guru honorer asal Mataram yang melaporkan mantan Kepala Sekolah tempatnya dulu bekerja. Kepala Sekolahnya sering melakukan pelecehan seksual kepada Nuril melalui telepon.

Nuril merekam percakapan tersebut kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Namun, justru Nuril yang dijerat dengan pasal 27 ayat (1) junto Pasal 45 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi hukuman denda Rp. 500.000.000,00 serta denda 6 bulan penjara pada tanggal 26 September 2018 (CNN Indonesia, diakses tanggal 25 Desember 2018). Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Sebaiknya pasal tesebut segera direvisi sehingga benar-benar melindungi warga negara. Perangkat hukum di Indonesia tentang ruang media sosial masih kurang kuat, melihat tahun terbitnya pun sama dengan pertama kali munculnya kasus Prita Mulyasari yaitu tahun 2008. 

Hal ini berarti semenjak munculnya internet belum terpikirkan tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin ditimbulkan. Pendidikan etika bersosial media sebaiknya diajarkan di sekolah-sekolah sehingga masyarakat mulai melek dengan permasalahan yang muncul akibat perubahan teknologi. 

Ketika moral sebuah bangsa sudah terbentuk, perangkat hukum yang dibuat dapat menjadi pengendali diri yang baik sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan damai. 

Menggunakan sosial media untuk berbagai tujuan merupakan hak setiap orang. Namun, akan lebih baik apabila menggunakan sosial media dengan bijak. Be good netizen on social media!

 


Daftar Pustaka
Limbong Tonni. 2018. “Etika Dunia Maya”. https://www.researchgate.net/publication/327176453_ETIKA_DUNIA_MAYA. Diakses tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.20 WIB.

Anonim. 2018. “Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE. https://id.safenetvoice.org/daftarkasus/. Diakses tanggal 22 Desember 2018 puul 20.42 WIB.

Anonim. 2018. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. https://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf. Diakses tanggal 22 Desember 2018 pukul 21.17 WIB.

Anonim. 2018. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. https://web.kominfo.go.id. Diakses tanggal 22 Desember 2018 pukul 21.20 WIB.

Anonim. 2018. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. https://web.kominfo.go.id. Diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20.30 WIB.

Ayuwuragil Kustin. 2018. “Buntut Panjang Pasal Karet UU ITE untuk Baiq Nuril”. https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20181116114948-185-347101/buntu-panjang-pasal-karet-uu-ite-untuk-baiq-nuril. Diakses tanggal 25 Desember 2018 pukul 20.00 WIB.

 

Ditulis oleh: Tri Juniati Andayani

Illustrasi: www.reachpod.com