Mengulik Juru Bicara Baru Satgas Covid-19

Mengulik Juru Bicara Baru Satgas Covid-19

Dokter Reisa Broto Asmoro (BNPB)

 

Krisis komunikasi publik

Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan masih belum diketahui kapan berakhirnya. Keterbatasan peralatan medis, kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung ngeyel menjadi beban tersendiri untuk penangangan kasus Covid-19 di Indonesia. Kebanyakan masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah yang menganggap pemerintah kurang sigap dalam persiapan menghadapi penyebaran Covid-19, sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah pun menurun.

 

Dalam pemberitaan di Kompas (2020), Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.  Hasilnya ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi dengan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait virus Covid-19 selama 1 Januari hingga 5 April 2020. 13 di antaranya terjadi pada masa pra-krisis; 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

 

Berkaca dari adanya protokol komunikasi publik yang dirancang oleh tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, bahwa komunikasi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah adanya kepanikan atas ancaman pandemi yang sedang berlangsung, maka diperlukan seorang komunikator yang bertindak sebagai juru bicara (jubir). Namun kesalahan dapat terjadi pada siapapun, termasuk saat jubir pemerintah pada gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dr. Achmad Yurianto atas pernyataan kontroversialnya “kaya vs miskin” yang menuai kritik tajam dari netizen Indonesia.

 

Hal ini merupakan krisis yang dialami oleh pemerintah yang dapat mengancam turunnya tingkat kepercayaan publik. Krisis merupakan persepsi tentang kejadian yang tidak terduga yang mengancam harapan penting stakeholder dan dapat berdampak serius pada kinerja organisasi dan menimbulkan hasil negatif sehingga krisis dianggap sebagai ancaman bagi reputasi organisasi (Coombs, 2007).

 

Kebijakan komunikasi publik pemerintah

Kebijakan komunikasi atas penanganan Covid-19 di Indonesia disusun oleh Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam “Protokol Komunikasi Publik” dengan tujuan menciptakan masyarakat yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya, dan membangun persepsi masyarakat bahwa Negara hadir dan tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.

 

Dalam protokol tersebut juga disampaikan mengenai empat pilar komunikasi publik terkait Covid-19, yang dapat disebut sebagai perencanaan stategis untuk komunikasi menurut kriteria dari Hancock (1981) yang menyatakan bahwa perencanaan strategis yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek.

 

Sedangkan poin-poin yang mengatur mengenai kegiatan komunikasi publik yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah penanganan Covid-19, dapat disebut sebagai perencanaan operasional komunikasi. Dimana poin pertama dan kedua strategi komunikasi tersebut adalah membentuk tim komunikasi.dan menunjuk juru bicara dari Kementerian Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.

 

Patterson dan Radtke (2009) menyatakan bahwa komunikasi strategis berupaya untuk membujuk dan menggerakan khalayak untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu juga dapat membantu memproyeksikan citra positif organisasi, memfokuskan perhatian publik, memperkuat kemitraan masyarakat, dan memaksimalkan sumber daya organisasi yang langka untuk mencapai perubahan sosial. Oleh karena itu penting untuk menyusun langkah strategis agar komunikasi publik dapat terimplementasi secara maksimal, salah satunya dengan menunjuk juru bicara dengan kompetensi komunikasi yang mumpuni sebagai bagian dari communication action team.

 

 

Juru Bicara baru

Baru-baru ini, atau sejak kemunculannya pada 8 Juni 2020, dr Reisa Brotoasmoro ikut mendampingi dr. Achmad Yurianto dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Penunjukan dr. Reisa Brotoasmoro sebagai pendamping dr. Achmad Yurianto, membawa angin segar di tengah pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya ini.

 

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh berbagai pemberitaan di media massa maupun komentar netizen di berbagai kanal media sosial. Respon publik yang dinilai cukup positif terhadap jubir baru tim komunikasi publik gugus tugas ini menimbulkan pertanyaan: Apakah jubir sebelumnya dinilai kurang komunikatif dalam menyampaikan pesan pemerintah? Apakah wajah yang menarik juga memberikan penilaian yang berbeda atas pesan yang disampaikan oleh jubir pemerintah?

 

 

Pakar media sosial dari Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menganalisa respons warganet di media sosial terhadap penunjukan Reisa yang dinilai cukup positif sebagai tim komunikasi publik Gugus Tugas Covid-19. Berdasarkan analisa peta Social Network Analysis (SNA), sebuah kluster dari warganet yang tak termasuk kluster pro-kontra cenderung positif (Hijau-78%). Analisis ini menunjukkan tren dan volume emosi yang ditampilkan cukup signifikan dengan memperlihatkan aspek trust dan anticipation (harapan). Ismail menyatakan bahwa hal tersebut mungkin adalah strategi yang diambil pemerintah untuk menaikkan kepercayaan publik yang selama ini rendah, melalui sosok Reisa.

 

 

Profil dr Reisa yang good-looking, latar belakang profesionalnya terkait bidang kesehatan serta pembawaannya dalam menyampaikan informasi dan narasi ikut menyumbang tingkat kepercayaan publik. Terlebih dr Reisa memang sudah aktif dalam melakukan edukasi terkait penanganan kasus Covid-19 melalui media sosial, instagram. Latar belakangnya sebagai juara Puteri Indonesia Lingkungan 2010 dan sebagai anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Public Relations Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021 juga turut memberi andil ke sikap dan tutur katanya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

 

Sumber: Twitter @ismailfahmi (Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Founder)

 

 

 

Sumber: Twitter @ismailfahmi (Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Founder)

 

 

Hal ini yang seharusnya mulai diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia, selain informasi yang disampaikan secara jelas, namun juga perlu memperhatikan siapa komunikatornya dan kompetensi komunikasinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Spitzberg dan Cupach yang mendefinisikan kompetensi komunikasi terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan motivasi, dimana keterampilan bergantung pada dua jenis pengetahuan; pengetahuan konten dan pengetahuan prosedural. Begitu pula menurut Aristoteles, Ethos pada bukti artistik retorika mengacu pada kredibilitas, karakter komunikator berdasarkan pesan dan cara penyampaiannya.

 

Pemerintah mungkin juga dapat menggandeng lebih banyak social media influencer dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat secara lebih terstruktur dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Pencarian media atas kebutuhan informasi telah bergeser ke ranah digital. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Casaló, Flavián, & Ibáñez-Sánchez (2018), bahwa seiring dengan banyaknya informasi yang disajikan melalui sosial media, semakin banyak pengguna menggunakan media sosial untuk mengumpulkan informasi dalam membuat keputusan.

 

Maret lalu, BNBP telah mengumpulkan sejumlah influencer untuk berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi penanganan Covid-19. Beberapa hasil mulai terlihat, mulai dari penggalangan dana yang dilakukan oleh RachelVennya senilai lebih dari Rp 9,2 Milyar dan narasi-narasi yang dibangun oleh dr. Tirta sebagai dokter milenial yang kritis terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.

 

Dengan harapan bahwa follower mengikuti pesan-pesan persuasif yang disampaikan oleh influencer tersebut. Hasilnya? Masih perlu kita lihat kedepannya. Oleh karena itu marilah kita bergotong-royong untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 hingga “new normal” menjadi kehidupan baru kita selanjutnya. 

 

Penulis: Nita Risdiana // Mahasiswa S2 UNS